JAKARTA, SeputarSambas.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2026 di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan itu dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Ia menyebut capaian itu merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, regulator sektor keuangan, dan masyarakat dalam memperluas akses layanan keuangan.
Norsan juga menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, serta masyarakat yang telah mendukung upaya perluasan akses keuangan.
Menurutnya, kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan dan pembiayaan keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut harus menjadi dorongan untuk memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama bagi UMKM, petani, nelayan, serta kelompok usaha masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
Salah satu upaya yang disorot ialah program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir yang diluncurkan bersama Bank Kalbar dan Jamkrida. Norsan berharap program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga ke desa-desa di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Selain memperluas akses pembiayaan, Pemprov Kalbar juga menekankan pentingnya tata kelola program yang baik, peningkatan literasi keuangan, dan percepatan digitalisasi. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi UMKM.
Norsan menegaskan bahwa capaian tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan momentum untuk memperkuat pemerataan akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat terus diperkuat agar semakin banyak warga Kalimantan Barat memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal.
Penghargaan TPAKD Award 2026 ini diharapkan menjadi motivasi bagi Pemprov Kalbar untuk meningkatkan kualitas program inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan.
Tinggalkan Balasan