JAKARTA, SeputarSambas.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mendorong pemanfaatan data Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendukung penjangkauan calon peserta didik program Sekolah Rakyat.
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi antara Pemprov Kalbar dan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Pertemuan ini berfokus pada integrasi upaya pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah dengan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Audiensi tersebut melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Barat.
Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Barat, Linda Purnama, turut hadir bersama perwakilan instansi terkait untuk menyampaikan masukan mengenai pemanfaatan data ATS sebagai salah satu dasar dalam mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan.
Melalui pendekatan berbasis data, penjangkauan calon peserta didik Sekolah Rakyat diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Pemprov Kalbar menilai integrasi data dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menyelaraskan upaya pencegahan serta penanganan anak tidak sekolah dengan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, Kemensos RI menyambut baik masukan yang disampaikan Pemprov Kalbar. Usulan itu direncanakan untuk ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan di lingkungan Kemensos.
Tindak lanjut juga dapat dikembangkan melalui kerja sama antara Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos dengan Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), terutama dalam koordinasi dan pemanfaatan data untuk menjangkau calon peserta didik Sekolah Rakyat.
Pemprov Kalbar berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah. Integrasi data lintas sektor diharapkan membantu proses identifikasi dan penjangkauan calon peserta didik agar lebih tepat sasaran. (Sumber: kalbarprov.go.id / Red)
Tinggalkan Balasan