SeputarSambas.id — Sejumlah program prioritas pemerintah menjadi perhatian kalangan ekonom, terutama terkait kesiapan pelaksanaan, efektivitas anggaran, dan keberlanjutannya. Hal tersebut tergambar dalam Survei Ahli Ekonomi Semester II 2026 yang dirilis oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).
Survei yang melibatkan 63 ekonom dan dilaksanakan pada 21 September hingga 13 Oktober 2026 tersebut memotret pandangan responden terhadap kondisi ekonomi Indonesia sekaligus sejumlah agenda pemerintah. Hasil survei yang diterbitkan LPEM FEB UI itu menunjukkan adanya kehati-hatian kalangan ekonom dalam melihat perkembangan ekonomi maupun pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Berdasarkan hasil survei LPEM FEB UI, sebanyak 52 persen responden menilai kondisi ekonomi memburuk dalam tiga bulan terakhir. Sementara itu, 73 persen menilai penciptaan lapangan kerja mengalami pelemahan dan 78 persen melihat tekanan inflasi masih tinggi.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pencapaian angka pertumbuhan. Ketersediaan lapangan kerja, daya beli masyarakat, dan stabilitas harga juga menjadi aspek penting dalam melihat kondisi perekonomian.
Pandangan hati-hati juga terlihat dalam penilaian terhadap target pertumbuhan ekonomi. Dalam survei yang dilakukan LPEM FEB UI tersebut, sebanyak 59 persen responden menilai target pertumbuhan sebesar 6 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sulit dicapai jika dibandingkan dengan asumsi makroekonomi lainnya.
Selain kondisi ekonomi makro, survei LPEM FEB UI menyoroti tiga agenda pemerintah yang dinilai memiliki risiko tidak memenuhi ekspektasi, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan ambisi mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Ketiga agenda tersebut memiliki tujuan berbeda. MBG berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, Kopdes Merah Putih diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sedangkan target pertumbuhan 8 persen mencerminkan ambisi pemerintah meningkatkan kinerja perekonomian nasional.
Namun, besarnya tujuan sebuah program perlu diikuti kesiapan pelaksanaan, kapasitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, serta mekanisme evaluasi yang memadai. Dalam hasil survei LPEM FEB UI, MBG menjadi agenda yang paling banyak disoroti responden, dengan 86 persen menilai program itu berisiko tidak memenuhi ekspektasi. Kopdes Merah Putih memperoleh 76 persen, sementara target pertumbuhan ekonomi 8 persen disebut oleh 68 persen responden.
Penilaian tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa tujuan program-program itu tidak diperlukan. Namun, hasil survei yang dirilis LPEM FEB UI memperlihatkan adanya perhatian dari kalangan ekonom terhadap tantangan dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan.
Keberhasilan program juga perlu diukur dari dampak yang benar-benar diterima masyarakat, bukan hanya dari besarnya anggaran atau jumlah kegiatan yang terlaksana. Pada MBG, misalnya, evaluasi tidak cukup berhenti pada jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga perlu melihat kualitas pemenuhan gizi, ketepatan penerima manfaat, keamanan pangan, dan efektivitas biaya.
Hal serupa berlaku bagi Kopdes Merah Putih. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh pembentukan koperasi atau pembangunan fasilitas, tetapi juga kemampuan unit usaha tersebut menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif dan berkelanjutan.
Perhatian terhadap aspek pembiayaan terlihat lebih jelas dalam survei LPEM FEB UI ketika responden diminta menilai skenario apabila biaya pelaksanaan MBG meningkat jauh melampaui perkiraan. Dalam kondisi tersebut, 73 persen responden memilih memperlambat perluasan program, sedangkan 71 persen memilih mengurangi jumlah penerima manfaat. Sebanyak 54 persen juga memasukkan penghentian program sebagai salah satu opsi kebijakan.
Pilihan lainnya, seperti mengurangi anggaran per penerima, meningkatkan efisiensi belanja, atau menerima defisit fiskal yang lebih besar, memperoleh dukungan lebih rendah.
Hasil ini perlu dibaca sesuai konteks pertanyaannya. Dalam survei tersebut, responden diminta memilih langkah yang dapat ditempuh apabila biaya MBG meningkat jauh dari perkiraan. Karena itu, angka tersebut bukan berarti mayoritas ekonom secara umum menghendaki penghentian program, melainkan menunjukkan pilihan kebijakan dalam skenario tekanan biaya.
Meski demikian, temuan survei LPEM FEB UI memperlihatkan pentingnya mempertimbangkan kemampuan fiskal ketika menentukan skala dan kecepatan pelaksanaan program. Jika kebutuhan anggaran meningkat, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai pilihan, mulai dari memperbaiki efisiensi, menyesuaikan cakupan penerima manfaat, mengatur tahapan pelaksanaan, hingga mencari sumber pembiayaan yang memungkinkan.
Penyesuaian juga perlu memperhatikan tujuan dasar program dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Keputusan untuk mengubah skala pelaksanaan sebaiknya didasarkan pada evaluasi dan data, bukan semata-mata pertimbangan penghematan anggaran.
Secara keseluruhan, hasil Survei Ahli Ekonomi Semester II 2026 yang dirilis LPEM FEB UI mengingatkan bahwa ambisi pembangunan perlu berjalan seiring dengan kapasitas ekonomi dan kemampuan fiskal negara. Pemerintah dapat menetapkan berbagai program prioritas, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas perencanaan, kesiapan pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, serta pengawasan penggunaan anggaran.
Dalam pengelolaan APBN, persoalannya bukan hanya berapa besar dana yang dialokasikan untuk suatu program, melainkan sejauh mana pengeluaran tersebut menghasilkan manfaat yang sepadan bagi masyarakat. Hal ini semakin penting ketika pemerintah juga harus menjaga stabilitas fiskal dan membiayai kebutuhan pembangunan lainnya.
Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan maupun pembiayaan, penyesuaian kebijakan dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi aktual.
Pada akhirnya, keberhasilan program pemerintah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya target atau luasnya cakupan kegiatan. Hal yang lebih mendasar adalah kemampuan program menghasilkan manfaat nyata, dikelola secara efektif, dan dipertahankan dalam jangka panjang.
Survei LPEM FEB UI ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melihat tantangan tersebut. Hasilnya bukan keputusan akhir mengenai arah kebijakan, melainkan gambaran pandangan kalangan ekonom terhadap kondisi ekonomi dan sejumlah agenda pembangunan nasional. (Red)
Sumber Rujukan:
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), The LPEM FEB UI Economic Experts Survey for Semester II 2026.
Unduh Dokumen Survei:
PDF Survei Ahli Ekonomi Semester II 2026 (Bahasa Indonesia).
Tinggalkan Balasan